D3 Akuntansi

Permanent URI for this collectionhttps://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/1753

Browse

End date: 2024Subject: search.filters.subject.Social sciences

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
  • Repository Politeknik Negeri Batam
    Item
    Buku Panduan Pengisian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi Menggunakan E-Bupot Unifikasi
    (Politeknik Negeri Batam, 2024-06-03) Cholil, Sheyla Ananda; Sumarna, Alfonsa Dian
    Salah satu kegiatan Kantor Konsultan Pajak adalah menghitungkan, melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Penghasilan jasa konstruksi bisa diartikan objek yang dikenakan pajak penghasilan secara final yang pelaporannya menggunakan bukti potong (e-bupot) Unifikasi. Pajak penghasilan memiliki beberapa jenis yaitu salah satunya merupakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan bersifat final dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang seperti usaha jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan hadiah undian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.03/2022. Namun perhitungan pajak final atas jasa kontruksi ini sering mengalami revisi dan tidak sedikit masyarakat masih mengikuti peraturan ketentuan lama. Kegunaan buku panduan ini membantu pembaca untuk memahami sesuai dengan ketentuan terbaru.
  • Repository Politeknik Negeri Batam
    Item
    Proses Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dalam Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Pendekatan Metode Gross up (Studi Kasus pada PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam Persero).
    (2024-04-30) Diniyah, Nurul; Kurniawan, Dedi
    Penelitian ini berfokus pada evaluasi metode perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang digunakan oleh PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam Persero. Sebelumnya, perusahaan menggunakan metode gross, di mana pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan dengan pemotongan langsung dari penghasilan mereka. Namun, metode ini dianggap kurang sesuai dengan kondisi perusahaan karena perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Oleh karena itu, perusahaan merencanakan peralihan ke metode gross up yang dianggap lebih cocok. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan metode gross up secara akurat dan menerapkan peraturan perpajakan terbaru dalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menggunakan Microsoft Excel. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan data perusahaan yang mencakup rekap gaji karyawan dan daftar pemotongan PPh Pasal 21. Penyesuaian peraturan perpajakan terbaru yang diberlakukan melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 di awal tahun 2024, yang menjelaskan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata, juga dilakukan. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menjaga akurasi dan kerahasiaan informasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross up efektif karena dapat meningkatkan beban gaji pada laporan laba rugi fiskal dan diakui oleh perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto saat menghitung pajak penghasilan badan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan perhitungan dari metode gross menjadi metode gross up. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up yang disesuaikan dengan penerapan TER pada awal tahun 2024 memberikan keuntungan berupa penghematan pajak dan penyederhanaan proses perhitungan pajak. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi terbaru, yaitu PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. Perhitungan yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.
  • Repository Politeknik Negeri Batam
    Item
    Rancangan Penyusunan Alur Prosedur Permintaan Barang Habis Pakai di PT Cesco Offshore and Engineering
    (2024-08-12)
    Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan dalam proses permintaan barang habis pakai yang terjadi di departemen Workshop. Ditemukan bahwa ketidakteraturan dalam prosedur permintaan barang disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas, yang mengakibatkan tingginya potensi kesalahan manusia. Permasalahan ini berdampak negatif pada kinerja operasional, termasuk penurunan efisiensi kerja staf dan penumpukan tugas yang tertunda. Melalui penelitian ini, diusulkan solusi untuk meningkatkan keteraturan dan efektivitas dalam manajemen permintaan barang habis pakai guna mendukung peningkatan kinerja operasional.
  • Repository Politeknik Negeri Batam
    Item
    EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG USAHA PADA PT CESCO OFFSHORE AND ENGINEERING
    (2024-08-12) Wardania, Nabila; Anjelina
    Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) terkait pembayaran utang usaha di Departemen Accounting, dengan fokus pada pembuatan pedoman alur kerja yang jelas. Meskipun Departemen Accounting sudah memiliki pedoman dalam bentuk flowchart, masih terdapat kekurangan dalam penjelasan alur kerja secara tertulis serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penerimaan invoice. Penelitian ini hanya mencakup evaluasi SOP dan tidak melibatkan pengimplementasian SOP. Melalui kegiatan penelitian, penulis menyusun pedoman yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan Departemen Accounting dalam menjalankan proses tersebut dengan lebih efektif.
  • Repository Politeknik Negeri Batam
    Item
    Analisis Pengelolaan Manajemen Aset Tetap di PT TESE Manufacturing Indonesia
    (Politeknik Negeri Batam, 2024-04-26) Khairunnisa, Firly Citra;
    Dimasa transisi perpindahan Perusahaan dari PT Schneider Electric Manufacturing Batam ke PT TESE MANUFACTURING INDONESIA tentunya banyaknya aset yang harus diperiksa kembali selama masa transisi sehingga dibutuhkan pengelolaan manajemen aset. Salah satu pengelolaan manajemen aset yang dilakukan oleh PT TESE MANUFACTURING INDONESIA adalah dengan label aset yaitu dengan tagging label aset baru. Tagging aset adalah proses atau praktik memberikan label atau tanda pengenal pada aset fisik atau digital agar lebih mudah diidentifikasi, dilacak, dan dikelola.Tanda pengenal ini berupa nomor aset, referensi aset, nama aset, departemen, dan barcode. Pengelolaan manajemen aset menggunakan tagging aset adalah pendekatan yang semakin diterima secara luas dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, industri, dan sektor publik. Dalam dunia yang terus berubah ini, organisasi perlu memastikan bahwa aset-asetnya, baik fisik maupun digital, dikelola dengan optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan risiko. Untuk mencapai tujuan ini, penggunaan tagging aset menjadi semakin penting, membantu perusahaan dalam pelacakan, identifikasi, dan pemeliharaan aset mereka dengan lebih baik. Selain itu terdapat beberapa tujuan lain dari tagging aset adalah mencegah aset tersebut hilang, Administrasi yang rapih dikarenakan menggunakan sistem barcode sehingga tidak memerlukan pencatatan manual, memudahkan proses pemeliharaan aset, memudahkan dalam merencakan anggaran, menghindari sebuah temuan dalam proses audit .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti manfaat tagging label aset dalam pengelolaan manajemen aset dan untuk mengetahui pengelolaan manajemen aset menggunakan tagging label aset di PT TESE MANUFACTURING BATAM sudah berjalan dengan efektif atau tidak.
  • Repository Politeknik Negeri Batam
    Item
    PANDUAN MEMBUAT DOKUMEN PPBJ UNTUK JASA KENA PAJAK
    (POLITEKNIK NEGERI BATAM, 2024-06-07) Sitanggang, Asi, Maruli, Dippan; Irianto, Danar
    PPBJ adalah singkatan dari Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa. PPBJ dirancang untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dokumen PPBJ menjadi sangat penting bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi di kawasan bebas PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dikawasan bebas PPN, barang dan jasa yang diperoleh melalui PPBJ dapat dikecualikan dari PPN. Maksudnya adalah apabila pelaku usaha melakukan transaksi barang dan jasa di daerah bebas PPN, maka pelaku usaha tidak wajib untuk menyetor PPN, yang pada umumnya akan dikenakan di luar kawasan babas PPN. Pembebasan PPN ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha di kawasan bebas PPN, sehingga dapat menarik banyak investor yang berminat untuk melakukan kegiatan usaha dikawasan ini dikarenakan menghemat biaya pajak dalam melakukan transaksi sehingga biaya tersebut nantinya dapat dialihkan ke kepentingan bisnis lainnya. Seiring banyaknya investor yang berminat, maka akan membuat ekonomi daerah bebas PPN bertumbuh karena akan membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. PPBJ adalah dokumen yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang berada di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang ingin mendapat kebijakan PPN tidak dipungut. Perusahaan Lim Konsultan Indonesia juga menawarkan jasa ini untuk membantu perusahaan membuat dokumen PPBJ. Karyawan yang memegang klien yang melakukan transaksi bebas PPN, akan membantu klien untuk membuat dokumennya.